Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah sedang berupaya mencari formula yang paling efektif untuk pemulihan sosial ekonomi akibat covid-19. Salah satunya adalah memberikan stimulasi berupa akses permodalan agar bisnis kecil dan menengah mampu bertahan di tengah covid-19. Namun, jika program-program bantuan seperti ini tidak dijalankan dengan baik, maka dampaknya tidak sebagus yang diharapkan.
Oleh sebab itu, para pelaku bisnis juga harus mampu mencari strategi yang sesuai untuk bertahan di tengah covid-19 tanpa bergantung secara berlebihan terhadap program pemerintah. Banyak yang menilai bahwa formula pemulihan sosial ekonomi yang sedang dilaksanakan pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan. Butuh perbaikan di sana-sini, agar dampaknya dirasakan para pelaku bisnis dalam jangka panjang.
Pemulihan Sosial Ekonomi Akibat Covid-19 : Formula Bagi Bisnis
Pemerintah harus mempertimbangkan desain program yang sangat dibutuhkan agar bisnis bisa bertahan di tengah covid-19 dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa hal yang dibutuhkan oleh usaha kecil dan menengah dalam pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi covid-19:
Pinjaman Langsung dan Akses Terhadap Jenis Permodalan Lain
Para pelaku usaha pastinya membutuhkan suntikan kas tambahan untuk bisa mempertahankan operasinya. Bantuan akses permodalan dari pemerintah mungkin membantu, namun tentunya belum cukup sebagai solusi bagi semua usaha kecil dan menengah. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan, dan tidak sedikit yang merasa ragu atau takut untuk mengajukan permohonan karena tidak jelasnya mekanisme pengaturannya.
Pastinya, bantuan permodalahan dirancang untuk membantu dalam pemulihan sosial ekonomi akibat covid-19. Namun, para pelaku UMKM harus membayar begitu banyak pengeluaran, seperti sewa tempat, tagihan listrik dan air, dan biaya operasional lainnya. Covid-19 diperkirakan belum akan hilang sama sekali dalam beberapa minggu ke depan. Akibatnya, para pelaku bisnis harus beroperasi dengan kapasitas yang lebih kecil serta permintaan konsumen yang lebih kecil pula.
Oleh sebab itu, pinjaman bunga rendah dalam jangka panjang diharapkan dapat membantu para pelaku usaha bertahan dalam usahanya selama masa krisis ini. Membuka kembali usaha yang sempat tutup tidak jauh berbeda dengan membuka uasha baru, karena biaya awalnya sama-sama besar.
Tunjangan dan Biaya Pemeliharaan Kesehatan
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para pelaku usaha dalam upaya pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi covid-19 adalah kenaikan biaya pemeliharaan kesehatan. Ya, segalanya memang tidak akan pernah “normal” kembali. Namun, perjuangan para pelaku UMKM untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawannya masih sama. Semakin kecil skala bisnis, semakin besar tantangannya. Semakin besar pengaruh biaya kesehatan terhadap operasi bisnis, maka pengusaha akan semakin membebankan biayanya kepada karyawan. Misalnya adalah potongan premi atau pengurangan jumlah tanggungan.
Bahkan, kondisi semacam itu sudah terjadi sebelum pandemi. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Para pelaku UMKM membutuhkan bantuan agar mampu menyediakan perlindungan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi karyawannya, bukan hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. Pemerintah dapat mendorong sistem jaminan kesehatan yang sudah ada untuk mendukung para pelaku UMKM.
Dukungan Biaya Pengasuh dan Cuti
Para pelaku UMKM dan karyawannya juga tengah berjuang untuk keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan saat ini. Sebuah survey baru-baru ini menunjukkan bahwa hampir separuh pelaku UMKM merasa kesulitan dalam menyeimbangkan tanggung jawab di perusahaan dan di rumah pada saat yang bersamaan, terutama bagi kaum wanita.
Sebelum pandemi covid-19, sebuah survey menunjukkan bahwa 1 dari 5 karyawan harus merawat anggota keluarga yang sudah tua, sakit, atau mengalami disabilitas. Setelah pandemi covid-19, jumlah ini diperkirakan bertambah. Meskipun semua pemilik UMKM setuju bahwa dukungan terhadap pengasuhan di tempat kerja adalah sesuatu yang baik, hanya 18% (menurut survey yang sama) yang memiliki kebijakan formal untuk mengatur hal ini di tempat kerja.
Sistem Perpajakan Yang Lebih Adil
Satu lagi hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi covid-19 adalah sistem perpajakan bagi UMKM. Usaha kecil dan menengah tidak mampu menyewa pengacara atau akuntan yang berpengaruh untuk mendukung mereka. Akibatnya, UMKM selalu berada di posisi yang tidak diuntungkan terkait dengan sengketa pajak. Pemerintah dirasa perlu meninjau kembali aturan perpajakan serta menekankan perlunya penyederhanaan sistem perpajakan bagi pelaku UMKM dan tenaga kerja.
Usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi covid-19. Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus di sektor ini. Dengan demikian, UMKM yang tadinya tutup akibat krisis yang ditimbulkan covid-19 bisa kembali beroperasi dan bertahan di tengah ketidaknormalan. Bahkan, dengan konsep New Normal yang sedang digagas pemerintah, sektor UMKM belum bisa diharapkan untuk beroperasi secara normal.
Tagged With : bisnis • covid-19 • manajemen bisnis • Manajemen Usaha