Transformasi Gerai Ritel Menghindari Kepunahan

JAKARTA – Di awal tahun ini, tutupnya sejumlah gerai ritel menyedot perhatian publik. Ada setidaknya 26 gerai tutup serta pemutusan hubungan kerja (PHK) 532 karyawan di PT Hero Supermarket hingga tutupnya Central Departement Store di Neo Soho Mall.

Merespons hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey mengatakan, fenomena itu sebetulnya selain memang efisiensi juga merupakan bentuk transformasi dari bisnis ritel.

“Ritel ini masuk ke dalam masa transisi, artinya ritel ini harus berupaya mengikuti apa yang dimaksud perkembangan bisnis model,” katanya saat ditemui usai Kongkow Bisnis PAS FM di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (13/3).

Ia menerangkan, transformasi ritel kini setidaknya bakal menuju ke arah yang dinamakan Omni Channel dan micsious.

Omni Channel itu tidak hanya physical saja tapi channel distribusi yang menggunakan online e-commerce. Ini yang utama. Micsious bagaimana memadukan dunia usaha ritel yang biasanya toko belanja ini secara fisik ini kita campur atau mix dengan adanya leisure dan entertainment buat family,” tuturnya.

Dengan peralihan itu, kata Roy, ritel ke depan bakal lebih menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen.

“Dengan adanya experience yang dapat meningkatkan rasa nyaman konsumen sebelum mereka berbelanja,” imbuh dia.

Jika hal itu berhasil, Roy optimis bisnis ritel bisa mencetak pertumbuhan dua digit yang pertama, yaitu 10 persen.

“Situasi sekarang sudah mulai membaik, 2018 kita sudah mulai lebih baik dari 2017, kita bertumbuh di angka 9 persen, kemudian 2019 ini biasanya sebelum masa pemilu ini konsumsi meningkat,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, bisnis ritel masih memiliki umur panjang dan tak akan tutup sama sekali.

“Kalaupun ada yang tutup itu sifatnya mereka melakukan efisiensi dan mereka ingin mengubah luasan tokonya yang tadinya terlalu besar menjadi luasan yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi kalau tutup bukan karena pailit tetapi lebih kepada transformasi bisnis ritel,” tandasnya.

DIKAJI ULANG

Mengenai keluhan para pengusaha sektor ritel  terkait soal aturan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2019, Roy Mandey mengatakan pihaknya menolak pemberlakuan aturan yang tidak disepakati para pengusaha. Menurut dia, perlu duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Hingga saat ini, ada tiga daerah yang sudah menandatangani UMSP, yakni DKI Jakarta, Medan, dan Banten.

“Kita minta kemenaker untuk bisa melihat, menjembatani. Karena tidak sepakat, tidak boleh dikeluarkan. Ini kaitannya aspirasi karena pengusaha perlu menyuarakan usahanya,” kata Roy ditemui di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Rabu (13/2).

Adapun dalam pokok aturan tersebut, pengusaha termasuk dalam 11 kelompok sektor atau subsektor dilarang membayar karyawannya lebih rendah dari UMSP 2019, yang notabene lebih besar dari UMP.

Misalnya berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2019 tentang UMSP, upah untuk karyawan ritel adalah Rp 4.297.980. Dijelaskan upah tersebut berlaku untuk karyawan Supermarket, Hypermarket, Wholesale, Department Store.

Roy menjelaskan, keputusan UMSP secara konstitusi tidak bisa berlaku jika tidak adanya kesepakatan dari semua stakeholder di provinsi. Maka, kata dia, yang sudah diterbitkan seperti di Jakarta pada 23 Januari 2018, seharusnya tidak berlaku.

“Tidak ada limit waktu yang ditentukan sampai hari ini kita minta untuk dikaji, intinya kita tidak sepakat dengan adanya UMSP sektor ritel tersebut,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Ia juga mempertanyakan penetapan sektor ritel sebagai sektoral yang mesti terlibat dalam UMSP dengan biaya upah yang lebih mahal dibandingkan UMP.

Roy berdalih, sektor ritel merupakan padat karya yang mestinya bisa menetapkan pengupahan secara UMP. Dia juga meminta kebijakan yang adil bagi pengusaha apalagi di tengah beban produksi dan operasional.

“Kita selaku pelaku pengusaha mengikuti aturan, tapi jangan juga mematikan industri sampai kami harus tutup toko. Kalau toko tutup konsumen juga susah,” pungkas dia.

Tinggalkan sebuah Komentar