Maksimal Rp 60 Triliun, Indonesia Tawar Proyek Kereta Semicepat

JAKARTA –  Megaproyek kereta semicepat Jakarta–Surabaya antara Indonesia-Jepang terus dirundingkan. Pemerintah Indonesia, dalam negosiasi babak terbaru, menawar biaya pembangunan proyek transportasi raksasa tersebut, sesuai perkiraan biaya maksimal pemerintah, yaitu Rp 60 triliun.

“Ongkos pembangunan proyek bisa ditekan melalui berbagai upaya,” kata  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemarin.

Salah satu bentuknya, lanjut dia, adalah mendongkrak penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Melalui upaya tersebut, pemerintah meminta kontraktor lokal mendapat peran lebih besar dalam proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ini.

“Permintaan kedua adalah, karena ingin lebih efisien biaya, kami ingin jalurnya tidak elevated (layang) dan elektrifikasi,” kata Budi.

Jepang meminta kereta semicepat Jakarta–Surabaya menggunakan jalur layang dengan ketinggian rata-rata tiga meter di atas permukaan tanah.

“Kami ingin jalur layang dibuat mulai di Kota Cirebon karena jalur yang akan dibuat relnya hanya dari Jakarta–Semarang,” tambah dia.

Sementara untuk jalur Semarang–Surabaya, pemerintah ingin menggunakan rel yang sudah ada. Jadi, tinggal memperbaiki saja hingga biaya pembangunannya bisa lebih efisien.

Budi memastikan, meski sudah mengajukan permintaan, belum ada keputusan final. Pemerintah berharap, pembicaraan terkait teknis pembangunan kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa tercapai Maret nanti.

Budi mengaku tak khawatir, walaupun rencana pembangunan proyek ini molor dari jadwal, Menurutnya, lebih baik pelaksanaannya mundur sedikit tapi sesuai keinginan. “Ketimbang cepat tapi biayanya sangat mahal dan tak sesuai harapan.”

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahap konstruksi kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa bergulir awal tahun ini. Tapi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Zulfikri menyatakan, proses studi kelayakan atawa feasibility study (FS) masih berlangsung. Dia memprediksikan, prosesnya menghabiskan waktu satu tahun.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Zulmafendi mengatakan secara parallel pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Japan International Corporation Agency (JICA) masing-masing akan melakukan survey tersebut. Tujuannya untuk memperoleh data detil terkait kebutuhan anggaran dan kelayakan proyek.

“JICA akan melakukan detail survey lapangan untuk bisa mendapatkan desain yang lebih rinci lagi,” kata Zulmafendi. (*)

 

Tinggalkan sebuah Komentar