Korban Fintech Berjatuhan, OJK Bisa Apa?

KEMUNCULAN financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending ilegal makin meresahkan. Fintech ilegal tersebut menggunakan cara penagihan yang tidak beretika. Jumlah korban fintech ilegal pun mencapai ratusan.

Para korban fintech ilegal akhirnya berbondong-bondong melapor ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Mereka mengaku mendapatkan ancaman hingga pemerasan dengan bunga yang sangat tinggi. “Ada yang disuruh jual ginjal, ada korban yang ingin bunuh diri (karena dipermalukan),” ungkap Pengacara LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora dalam diskusi di Kantor LBH Jakarta, Senin (4/2).

Nelson menjelaskan, banyak penyelenggara P2P lending ilegal yang melakukan pelanggaran. Salah satu yang paling sering dilakukan adalah cara penagihan.

Bukan hanya peminjam yang ditagih, semua nomor yang ada di ponsel peminjam juga dihubungi. Tagihan justru sampai ke pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan si peminjam. Selain itu, ada pula fintech yang melakukan penyebaran foto peminjam.

Hal ini terjadi sebab penyelenggara P2P lending bisa mengintip galeri foto pada ponsel peminjam. Bahkan ada korban yang mengaku mendapat ancaman, fitnah, dan pelecehan seksual.

Nelson mengatakan, tindakan fintech ilegal itu menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan, sebab mereka merasa dipermalukan. Selain cara penagihan yang tidak manusiawi, ada pula jenis pelanggaran lain yaitu pengenaan biaya administrasi yang tidak jelas, hingga besaran bunga yang terus menerus naik.

Nelson pun mengkritisi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai hanya mengurusi fintech terdaftar saja. Menurut Nelson, OJK seharusnya juga berpihak pada korban fintech ilegal.

Sebab hal tersebut juga merupakan tanggung jawab OJK sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“Yaitu OJK bertanggung jawab terhadap seluruh layanan jasa keuangan. Namun OJK tidak dapat menegaskan keseragaman sikap ke seluruh penyelenggara aplikasi pinjaman online,” ujarnya.

Pernyataan Nelson inipun didukung oleh kesaksian Dona, salah satu korban fintech ilegal. Menurut Dona, dia sampai kehilangan pekerjaan karena ulah fintech ilegal. Sayangnya ketika Dona melapor ke OJK, justru tidak ada respons baik yang ia dapatkan.

“Saya berkali-kali menghubungi layanan konsumen melalui email dan telepon, mereka tutup telinga dan hampir tidak merespons. Kalaupun ada respons itu hanya tanggapan basa-basi, mereka hanya bilang fintech yang saya gunakan tidak terdaftar di sana dan saya diminta menghubungi polisi,” ungkap Dona.

Dona pun menceritakan awal mula menjadi korban fintech ilegal. Saat itu fintech tempat Dona mengambil pinjaman, melakukan penagihan dengan tidak beretika. Fintech tersebut menghubungi semua nomor kontak yang ada di ponsel Dona. Salah satunya nomor atasannya di kantor. Hal tersebut membuat atasannya merasa sangat terganggu.

“Dia menghubungi atasan saya malam-malam. Atasan saya mengira saya menggunakan namanya untuk jaminan. Padahal ya gila aja menjadikan nama bos untuk jaminan,” ujarnya.

Akhirnya akibat kejadian tersebut Dona harus rela kehilangan pekerjaan. Dari kejadian itu pula Dona menghubungi OJK namun selalu mendapat jawaban yang tidak memuaskan.

Menurut pengkuan Dona, dirinya tidak mempunyai niatan buruk untuk lari dari tanggung jawab. Hanya saja saat itu Dona memohon untuk mendapatkan keringanan pembayaran cicilan. Sebab bunga pinjaman yang diberlakukan dinilai terlalu besar.

“Toh, pinjaman tersebut tetap saya lunasi. Tapi kan saya terlanjur dipermalukan,” ujarnya.

Dengan pengalaman pahitnya tersebut, Dona sangat menyesalkan respons OJK yang dinilai lambat. “Yang saya pertanyakan kenapa OJK hanya melindungi fintech, bukan konsumennya,” ujar Dona.

Dikonfirmasi secara terpisah Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing membenarkan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak soal korban fintech ilegal.

Menurut Tongam, OJK hanya mengawasi fintech lending yang terdaftar saja. Sedangkankan monitoring terhadap fintech ilegal dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi.

Dia mengatakan apabila ada masyarakat yang dirugikan akibat fintech lending ilegal, Tongam menyarankan untuk melapor ke polisi.

“Fintech ilegal bukan sektor jasa keuangan. Ini sudah urusan penegakan hukum ke polisi apabila ada masyarakat dirugikan fintech ilegal,” ungkap Tongam kepada kumparan, Kamis (7/2).

Menurut Tongam, yang bisa dilakukan OJK adalah memberikan edukasi ke masyarakat secara berkelanjutan. Satgas Waspada Investasi juga telah mengumumkan nama-nama fintech lending ilegal.

Dengan demikian, masyarakat selalu diminta untuk tidak berhubungan dengan fintech ilegal. Sebaliknya, OJK mengimbau agar masyarakat hanya melakukan kegiatan pinjaman online dengan fintech yang terdaftar atau berizin di OJK.

“Kami sangat mendorong proses hukum terhadap fintech ilegal ini melalui pelaporan masyarakat yang dirugikan ke polisi,” tandasnya.

Tinggalkan sebuah Komentar