Inilah 10 Fintech Baru yang Sudah Terdaftar dan Berizin di OJK

 JAKARTA –  Jumlah penyelenggara financial technology (fintech) terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 21 Desember 2018 bertambah lagi. Sebanyak 88 perusahaan fintech terdaftar dan berizin. Hal tersebut Berdasarkan informasi yang dirilis OJK pada 8 Januari.

Pada 7 Desember 2018, OJK mencatat baru ada 78 fintech. Dengan begitu, ada 10 fintech yang baru terdaftar. Sepuluh fintech ini adalah:

  1. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia)
  2. ModalUsaha (PT Indo Fintek Digital)
  3. Asetku (PT Pintar Inovasi Digital)
  4. Danafix (PT Danafix Online Digital)
  5. Lumbung Dana (PT Lumbung Dana Indonesia)
  6. lahansikam (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi)
  7. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial)
  8. Dana Bagus (PT Dana Bagus Indonesia)
  9. ShopeeKredit (PT Lentera Dana Nusantara)
  10. ikredo online (PT Investdana Fintek Nusantara)

 

Terdapat perbedaan antara status berizin dan terdaftar menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

Untuk mendapatkan status terdaftar, perusahaan wajib memiliki modal yang disetor Rp 1 miliar dan rutin melakukan pelaporan setiap tiga bulan sekali selama satu tahun. Laporan berkala tersebut meliputi kualitas pinjaman, kegiatan perusahaan dan jumlah pemberi pinjaman.

Kemudian, menurut OJK, fintech-fintech ini sudah membuktikan bisnis modelnya bisa berjalan dengan baik, maka fintech ini bisa mengajukan perizinan. Pengajuan izin tersebut juga disertai kewajiban memiliki modal yang disetor Rp 2,5 miliar. Dengan demikian, perusahaan yang sudah mengantongi izin bisa beroperasi dan menjalankan bisnisnya secara permanen.

Di tengah maraknya fintech ilegal yang melakukan praktik penagihan yang tidak sesuai etika, OJK menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaran fintech peer to peer (P2P) lending yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK.

GOOGLE BLOKIR RATUSAN FINTECH

Sementara itu, ratusan aplikasi fintech ilegal yang terdapat pada layanan play store di sepanjang tahun 2018 telah diblokir Google Indonesia. Permohonan pemblokiran ratusan aplikasi fintech peer to peer (P2P) lending itu berdasarkan permintaan dari pemerintah.

“Kami selalu meninjau dan mengambil tindakan yang sesuai atas semua klaim yang dijakukan lembaga pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan,” kata Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Google juga memiliki kekhawatiran yang sama mengenai masalah fintech ilegal. Oleh karenanya, pihak Google tidak mengizinkan aplikasi yang memfasilitasi atau mempromosikan aktivitas ilegal.

Terkait hal ini, menjaga keamanan pengguna adalah prioritas utama perusahaan. Apalabila ditemukan aplikasi yang melanggar kebijakan Google dan peraturan setempat, maka Google tak segan menghapus platform tersebut dari play store.

 

Tinggalkan sebuah Komentar