Harga Rumah Subsidi Bakal Naik hingga 7,75 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menaikkan batas atas harga rumah yang dapat disubsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun ini.

Adapun KPR FLPP merupakan program kredit rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam program itu, kredit rumah MBR dapat dicicil dengan tenor 20 tahun dan bunga yang dikenakan 5 persen flat.

Berikut fakta yang dirangkum mengenai kenaikan batas atas harga rumah yang dapat disubsidi pemerintah:

  1. Rumah Murah Makin Minim

Semakin lama, harga tanah di berbagai wilayah di Indonesia semakin naik. Sementara sejak 2016, batas atas harga rumah yang bisa disubsidi pemerintah tidak naik. Jika batas atas harga rumah murah tak disesuaikan, dikhawatirkan jumlah rumah yang bisa disubsidi makin minim.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, kebijakan tersebut dibuat agar MBR bisa tetap beli rumah di tengah harga tanah yang terus meningkat.

“Karena kalau tidak dinaikkan, rumah yang bisa dikategorikan sebagai rumah untuk MBR semakin sedikit. Agar MBR ini masih tetap bisa menjangkau program KPR FLPP,” paparnya, Kamis (24/1).

  1. Pertimbangan Kenaikan Adalah Harga Tanah dan Biaya Pembangunan

Sejak merilis program KPR FLPP atau KPR Bersubsidi di tahun 2010, Kementerian PUPR secara berkala selalu melakukan revisi batas atas harga rumah murah yang bisa disubsidi. Sebab biaya pembangunan rumah murah makin hari makin mahal.

Adapun komponen penilaian kenaikan batas atas rumah murah yang dapat disubsidi Kementerian PUPR ialah harga tanah yang makin lama meningkat, juga karena biaya pembangunan yang makin lama makin mahal.

  1. Usulan Kenaikan Batas Atas Harga Rumah Sekitar 3-7,75 Persen

Berikut usulan kenaikan batas atas rumah tapak bersubsidi:

  1. Jawa (kecuali Jabodetabek) – kenaikan 7,69 persen Harga jual 2018: Rp 130 juta Harga Jual 2019: Rp 140 juta
  2. Sumatera (kecuali Kep Riau, Bangka Belitung, Kep Mentawai) – kenaikan 7,69 persen Harga jual 2018: Rp 130 juta Harga jual 2019: Rp 140 juta
  3. Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) – kenaikan 7,75 persen Harga jual 2018: Rp 142 juta Harga jual 2019: Rp 153 juta
  4. Sulawesi – kenaikan 7,35 persen Harga jual 2018: Rp 136 juta Harga jual 2019: Rp 146 juta
  5. Maluku dan Maluku Utara – kenaikan 6,4 persen Harga jual 2018: Rp 148,5 juta Harga jual 2019: Rp 158 juta
  6. Bali dan Nusa Tenggara (kecuali Kab Alor dan Sabu Raijua) – kenaikan 6,4 persen Harga jual 2018: Rp 148,5 juta Harga jual 2019: Rp 158 juta
  7. Papua dan Papua Barat – kenaikan 3,41 persen Harga jual 2018: Rp 205 juta Harga jual 2019: Rp 212 juta
  8. Bangka Belitung, Kep Mentawai, Kep Riau (kecuali Kep Anambas) – kenaikan 7,35 persen Harga jual 2018: Rp 136 juta Harga jual 2019: Rp 146 juta
  9. Jabodetabek, Kep Anambas, Kab Alor, Kab Sabu Raijua, Kab Murung Raya, Kab Mahakam Ulu – kenaikan 6,51 persen Harga jual 2018: Rp 148,5 juta Harga jual 2019: Rp 158 juta

Tinggalkan sebuah Komentar