BI dan Kemenkeu Integrasikan Pemanfaatan dan Pemantau Data DHE melalui SiMoDIS

 JAKARTA –, Terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan terintegrasi atas data dan informasi devisa.

Senin (7/1). Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menandatangani kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut/

Dalam keterangan resmi bersama, BI dan Kemenkeu menyatakan kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sejak awal diimplementasikan pada 2012, terus membaik dan mencapai 98% pada November tahun lalu.

Adapun, SiMoDIS merupakan salah satu langkah menyinergikan kebijakan pemerintah dan BI secara seketika. Dan, penguatan kebijakan DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor,

Secara teknis, SiMoDIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan data incoming ekspor dan outgoing impor dari sistem pesan transaksi finansial (financial transaction messaging system) dan bank devisa.

Melalui integrasi tersebut, SiMoDIS akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif, baik bagi Kemenkeu dan BI.

Selanjutnya, beberapa manfaat dari kesepakatan tersebut antara lain, mendapatkan informasi devisa kegiatan impor, meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor, serta meningkatkan perolehan DHE.

Kesepakatan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan, memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan, dan memperkuat pelaksanaan analisis bersama terkait devisa.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penandatanganan MoU antara BI dan Kemenkeu dimaksudkan agar data makin terintegrasi dengan memonitor alur barang ekspor dan impor berikut alur dokumennya.

“Karena nanti ada insentif bagi DHE yang masuk dalam bentuk perpajakan, maka akurasi data memang penting,” tegasnya.

Direktur Eksekutif atau Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan BI Farida Peranginangin menambahkan, pelaksanaan monitoring informasi kegiatan ekspor dan impor di Indonesia memang belum optimal.

Dengan Simodis, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan membuka akses kepada BI untuk mengetahui data dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan data pemberitahuan impor barang (PIB) yang dapat tersaji secara real time. (*)

 

Tinggalkan sebuah Komentar