Aturan Relaksasi Investasi Asing Dipastikan Terbit Pekan Ini

PEKAN ini, pemerintah memastikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) bisa rampung. Kebijakan relaksasi bagi investor asing ini masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diterbitkan pemerintah akhir tahun 2018.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, bawah saat ini Perpres DNI sudah dalam tahap perundangan dan diharapkan bisa terbit dalam waktu dekat.

“Seharusnya bisa minggu ini,” ujar Susi, Rabu (30/1).

Susi pun menegaskan, tak ada substansi yang diubah dalam relaksasi DNI, yakni membuka 49 bidang usaha bagi investor asing.

Enggak ada yang berubah substansinya,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menuturkan, payung hukum relaksasi DNI bisa terbit sebelum Februari 2019. Molornya penerbitan Perpres DNI ini menurutnya karena periode sibuk presiden sehingga masih menunggu finalisasi.

Sementara itu, para pengusaha menilai relaksasi DNI hanya akan menguntungkan investor asing. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menganggap, yang terpenting saat ini adalah kemudahan izin berusaha. Proses ini dinilai lebih penting meningkatkan investasi di dalam negeri dibandingkan relaksasi DNI.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, relaksasi DNI ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri. Namun menurutnya, faktor utama pendorong investasi adalah kemudahan perizinan.

“DNI bukan yang terpenting. Tetapi hanyalah salah satu aspek penting. Permasalahan utama di sini itu adalah perizinan. Hal ini dulu yang diperbaiki,” kata Shinta.

)Menurut dia, sektor yang masuk dalam daftar relaksasi DNI sebenarnya juga sudah bisa dikelola sendiri oleh pengusaha dalam negeri. Sehingga relaksasi tersebut dinilai tidak mendesak untuk dilakukan. “Perubahan DNI ini juga banyak yang merupakan sektor yang sudah bisa dipegang pengusaha, tidak terlalu urgent,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu membuat suatu kebijakan agar investor asing bisa lebih lama menaruh dananya di Indonesia. Sehingga keuntungan yang didapat bisa berkontribusi bagi perekonomian domestik. “Kebijakan agar bagaimana investasi mereka tetap di sini, juga perlu kita rumuskan. Sehingga profit-nya tidak semuanya dibawa keluar negeri sehingga berkontribusi terhadap perekonomian kita juga,” katanya.

Bhima Yudhistira, Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, relaksasi DNI ini menjadi jalan bagi terjadinya liberalisasi ekonomi. Namun dampaknya justru kurang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. “Investor silakan saja masuk tapi harusnya ada sharing dengan pemain lokal dan saham pengendali ada di pengusaha lokal, bukan 100 persen diberikan ke asing. ┬áKarena, liberalisasi dengan membuka pintu masuk bagi investor asing di sektor DNI itu berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Bhima menegaskan bahwa ada risiko yang harus dihadapi dari dibukanya DNI. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak inklusif lantaran kegiatan ekonomi akan dikuasai oleh investor skala besar saja.

“Andai ada profit pun akan ditransfer ke negara induknya. Hal itu yang membuat neraca pembayaran terus mengalami tekanan,” tambahnya. (*)

Tinggalkan sebuah Komentar